Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan guna memperkokoh ketahanan energi nasional. PKS ini melanjutkan Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani pada Juni 2024 sebagai langkah bersama dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan PKS berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Acara ini dihadiri oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, yang menandatangani perjanjian bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati. Hadir pula Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi, sebagai saksi dalam penandatanganan tersebut.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim berpotensi membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Vivi mengungkapkan bahwa kemitraan strategis ini sangat esensial dalam proses perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. “Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi tercapainya ketahanan energi Indonesia. Kami mengapresiasi kolaborasi yang luar biasa ini dengan Pertamina untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ungkap Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menyatakan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mendorong perkembangan industri energi, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sinergi ini mendukung peran Pertamina sebagai BUMN dalam memenuhi ketahanan energi nasional. Kami berkomitmen memastikan ketersediaan energi (availability), aksesibilitas (accessibility), dan keterjangkauan (affordability) bagi masyarakat, serta implementasi keberlanjutan (sustainability),” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang diterapkan oleh Pertamina tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menguatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi trilemma energi. Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda, yaitu mempertahankan bisnis inti untuk menjamin ketahanan energi nasional, sembari mengembangkan bisnis rendah karbon.
Senada dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. “Kami berupaya mendukung pencapaian target NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060 melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi dengan berbagai institusi pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap kontribusi Pertamina ini akan memperkuat ketahanan energi nasional dan memberikan dampak positif pada perubahan iklim,” ujar Fadjar.
Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus menggerakkan program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua langkah tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.