Jakarta – PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memperkuat Ketahanan Energi. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Juni 2024 sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi yang semakin meningkat.
Acara penandatanganan berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024, dengan dihadiri oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, serta disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Proyeksi Bappenas menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
Vivi menegaskan bahwa kemitraan strategis sangat penting dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan sektor energi. “Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi katalis dalam pencapaian ketahanan energi nasional. Terima kasih kepada Pertamina atas komitmen luar biasa untuk bersama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Vivi.
A. Salyadi Saputra, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, menambahkan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung pengembangan industri energi yang menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas ketahanan energi nasional, Pertamina berkomitmen memastikan energi selalu tersedia, baik dari sisi ketersediaan (availability), aksesibilitas, keterjangkauan (affordability), maupun keberlanjutan (sustainability),” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang tengah dilaksanakan Pertamina tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi tantangan energi trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy) dengan mempertahankan bisnis inti sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, berharap kolaborasi Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan dampak berkelanjutan yang positif bagi masyarakat dan mendukung pencapaian NZE Indonesia pada 2060. “Pertamina terus mempercepat upaya mencapai NZE, termasuk dengan menggandeng berbagai institusi pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan berdampak positif pada perubahan iklim,” ujar Fadjar.
Sebagai pemimpin transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target NZE 2060 dengan mengedepankan program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua upaya ini selaras dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) dalam seluruh operasi dan lini bisnis Pertamina.