Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan guna memastikan ketahanan energi. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati pada Juni 2024, sebagai upaya bersama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi yang semakin kompleks.
Penandatanganan dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dengan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE). Menurut proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Oleh karena itu, Vivi menyatakan bahwa kemitraan strategis menjadi krusial, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan di sektor energi. Ia berharap penandatanganan kerja sama ini dapat berfungsi sebagai katalis bagi tercapainya ketahanan energi nasional. “Terima kasih kepada Pertamina atas kerja sama yang luar biasa ini dalam upaya kita bersama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ungkap Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menyampaikan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong perkembangan industri energi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sebagai BUMN yang berperan penting dalam memastikan ketahanan energi nasional, Pertamina berupaya menjaga ketersediaan energi (availability), akses masyarakat (accessibility), dan keterjangkauan harga (affordability). Selain itu, kami berkomitmen pada aspek keberlanjutan (sustainability) demi memenuhi kebutuhan energi masa depan,” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang dijalankan Pertamina mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan energi. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan dan mengembangkan bisnis eksisting demi ketahanan energi nasional, serta mengembangkan bisnis rendah karbon secara simultan.
Sejalan dengan hal ini, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Upaya ini mendukung target NZE Pemerintah Indonesia pada 2060, khususnya melalui kemitraan yang dapat mempercepat tercapainya target tersebut. "Pertamina secara aktif melaksanakan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE, termasuk melalui sinergi dengan institusi pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina akan berdampak positif terhadap ketahanan energi nasional sekaligus mendukung perubahan iklim,” ujar Fadjar.
Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui program-program yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini selaras dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.