Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan demi Ketahanan Energi yang berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani pada Juni 2024 sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Penandatanganan berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, hadir sebagai perwakilan pihak yang menandatangani. Acara ini turut disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian Net Zero Emission (NZE). Menurut proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim akan memungkinkan Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
Vivi menyatakan bahwa kemitraan strategis ini sangat penting, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan di sektor energi. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi katalisator untuk mencapai ketahanan energi di Indonesia. “Kami mengapresiasi kerja sama yang luar biasa ini dari Pertamina dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi,” ujar Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menambahkan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mendukung perkembangan industri energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kerja sama ini mendorong Pertamina, sebagai BUMN yang memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina harus memastikan kecukupan pasokan energi (availability), aksesibilitas (accessibility) bagi masyarakat, serta keterjangkauan harga (affordability). Selain itu, kami juga fokus pada aspek keberlanjutan (sustainability) energi,” ujar Salyadi.
SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin, menambahkan bahwa transisi energi yang tengah diterapkan Pertamina berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah tantangan energi trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan dan mengoptimalkan bisnis utama untuk menjamin ketahanan energi nasional sembari mengembangkan bisnis berbasis rendah karbon.
Sejalan dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, berharap sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target NZE Indonesia pada tahun 2060. “Pertamina aktif mempercepat pencapaian NZE dengan menjalin sinergi bersama berbagai institusi, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap upaya Pertamina ini berdampak positif terhadap ketahanan energi nasional serta terhadap upaya mitigasi perubahan iklim,” ungkap Fadjar.
Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam transisi energi, Pertamina akan terus mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan menggerakkan program-program yang relevan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini juga sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.