Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat kolaborasi dalam perencanaan transisi energi nasional serta pengembangan wilayah demi menjaga ketahanan energi. Penandatanganan PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati pada Juni 2024, sebagai langkah bersama menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi berkelanjutan.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menandatangani PKS ini. Acara ini juga disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Menurut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, penerapan ekonomi hijau adalah salah satu pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim memungkinkan Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih awal.
Vivi menambahkan bahwa kemitraan strategis dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sektor energi sangat penting. “Kerjasama ini diharapkan menjadi katalis dalam pencapaian ketahanan energi Indonesia. Terima kasih kepada Pertamina atas sinergi yang luar biasa dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya untuk menjaga ketahanan energi,” ungkap Vivi.
A. Salyadi Saputra, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, menyampaikan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong pengembangan industri energi nasional, yang merupakan katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina berkomitmen memastikan ketersediaan energi (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), serta keberlanjutan (sustainability) energi di Indonesia,” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang dijalankan Pertamina berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat Indonesia dalam menghadapi tantangan trilemma energi. Pertamina mengimplementasikan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan bisnis eksisting untuk ketahanan energi dan mengembangkan bisnis rendah karbon secara bersamaan.
Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, turut menyampaikan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara. Langkah ini mendukung target NZE Pemerintah Indonesia pada 2060, terutama dengan adanya kemitraan yang diproyeksikan mempercepat pencapaian target tersebut. “Pertamina terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat NZE, salah satunya melalui sinergi dengan institusi pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga berdampak positif pada perubahan iklim,” ungkap Fadjar.
Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target NZE 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya ini juga sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.