Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati pada Juni 2024, sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan PKS ini dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Vivi Yulaswati menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.
"Sinergi strategis seperti ini sangat diperlukan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan di sektor energi. Diharapkan, kerja sama ini dapat menjadi katalis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Terima kasih kepada Pertamina atas kolaborasinya dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi Indonesia," ujar Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menambahkan bahwa sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan industri energi di Indonesia. Pertamina, sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan energi nasional, harus memastikan ketersediaan energi yang cukup dari sisi ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), serta keberlanjutan (sustainability).
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menyatakan bahwa transisi energi yang saat ini diterapkan Pertamina mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi energy trilemma. Pertamina juga menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan dan mengembangkan bisnis eksisting guna menjamin ketahanan energi nasional, sambil secara paralel mengembangkan bisnis energi rendah karbon.
Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan yang positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. "Upaya ini mendukung pencapaian target NZE Pemerintah Indonesia pada 2060, terutama dengan kerja sama yang dapat mempercepat realisasi target tersebut. Pertamina aktif melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung percepatan pencapaian NZE, salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi. Kami berharap kontribusi ini dapat berdampak pada ketahanan energi nasional serta membantu mitigasi perubahan iklim," jelas Fadjar.
Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung pencapaian target NZE 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua inisiatif tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.