Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani pada Juni 2024 sebagai bentuk respons terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan PKS ini dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, pada 17 September 2024, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati. Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Menurut proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat membantu Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
Vivi menekankan pentingnya kemitraan strategis dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. “Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pencapaian ketahanan energi Indonesia. Terima kasih kepada Pertamina atas sinerginya untuk bersama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, mengungkapkan bahwa sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas mampu mendorong perkembangan industri energi yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sebagai BUMN yang berperan dalam memenuhi ketahanan energi nasional, Pertamina harus memastikan ketersediaan energi yang cukup (availability), aksesibilitas masyarakat terhadap energi (accessibility), serta keterjangkauan harga energi (affordability). Selain itu, kami juga fokus pada keberlanjutan (sustainability) energi bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang diterapkan Pertamina berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi energy trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan dual growth strategy, yakni mempertahankan dan mengembangkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional, serta mengembangkan bisnis rendah karbon secara simultan.
Senada dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. "Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060, terutama melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional serta berdampak positif bagi perubahan iklim," ungkap Fadjar.
Sebagai perusahaan yang memimpin transisi energi di Indonesia, Pertamina berkomitmen mendukung target NZE 2060 dengan mendorong program-program yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.